Pemerintah Hongaria, di bawah http://dugoutgrillerie.com/ kepemimpinan Perdana Menteri nasionalis Viktor Orban, telah mengajukan serangkaian amandemen konstitusi yang kontroversial. Perubahan ini menargetkan warga negara ganda dan komunitas LGBTQ+, memicu kekhawatiran tentang hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi di negara tersebut.

Amandemen Terhadap Warga Negara Ganda

Salah satu usulan amandemen memungkinkan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan warga negara ganda yang dianggap mengancam kedaulatan nasional, ketertiban umum, integritas teritorial, atau keamanan Hongaria. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kritikus berpendapat bahwa definisi ancaman terhadap kedaulatan nasional dapat digunakan secara luas untuk menargetkan individu atau kelompok tertentu tanpa proses hukum yang jelas.

Penargetan Komunitas LGBTQ+

Selain itu, pemerintah mengusulkan amandemen yang menekankan perlindungan terhadap perkembangan fisik, mental, dan moral anak-anak di atas hak-hak lainnya, kecuali hak untuk hidup. Amandemen ini dapat digunakan untuk melarang acara seperti Budapest Pride March, yang telah menjadi simbol perjuangan hak-hak LGBTQ+ di Hongaria. Pemerintah berargumen bahwa acara semacam itu dapat membahayakan perkembangan anak-anak dan oleh karena itu harus dibatasi. Selain itu, pemerintah berencana untuk memindahkan acara Pride ke lokasi tertutup, menjauh dari jalan-jalan utama Budapest, dengan alasan perlindungan anak. citeturn0news30

Pada tahun 2021, Hongaria mengesahkan undang-undang yang melarang promosi homoseksualitas di kalangan anak di bawah umur, yang memicu kritik luas dari Uni Eropa dan kelompok hak asasi manusia. citeturn0search2 Langkah terbaru ini dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang membatasi hak-hak komunitas LGBTQ+.

Reaksi Internasional dan Domestik

Usulan perubahan konstitusi ini telah memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Uni Eropa sebelumnya telah mengkritik Hongaria atas undang-undang anti-LGBTQ+ dan menekankan bahwa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual melanggar nilai-nilai fundamental Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyebut undang-undang tersebut sebagai “aib”. citeturn0search2

Di dalam negeri, kelompok-kelompok hak asasi manusia dan oposisi politik mengecam amandemen yang diusulkan. Mereka berpendapat bahwa langkah-langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi dan sosial menjelang pemilihan umum 2026. Pemerintahan Orban menghadapi tantangan signifikan dari partai oposisi yang semakin kuat, sementara ekonomi baru saja keluar dari krisis inflasi. citeturn0news20

Implikasi bagi Hongaria dan Uni Eropa

Jika disahkan, amandemen konstitusi ini dapat memperburuk hubungan Hongaria dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Pada tahun 2021, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, menyatakan bahwa Hongaria “tidak lagi memiliki tempat di Uni Eropa” setelah pengesahan undang-undang anti-LGBTQ+. citeturn0search1 Langkah terbaru ini kemungkinan akan memperdalam ketegangan tersebut.

Selain itu, amandemen ini dapat mempengaruhi citra internasional Hongaria sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Pembatasan terhadap komunitas LGBTQ+ dan potensi pencabutan kewarganegaraan tanpa proses hukum yang jelas dapat menimbulkan kekhawatiran tentang arah kebijakan pemerintah Hongaria di masa depan.

Kesimpulan

Usulan perubahan konstitusi oleh pemerintah Hongaria yang menargetkan warga negara ganda dan komunitas LGBTQ+ menimbulkan kekhawatiran serius tentang komitmen negara tersebut terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Reaksi keras dari komunitas internasional dan domestik menunjukkan bahwa langkah-langkah ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi posisi Hongaria di panggung global dan hubungannya dengan Uni Eropa.